net
iLustrasi
Laporan Wartwan Tribun Jabar, Dedi H
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Permasalahan penambangan pasir besi di kawasan pantai Jawa Barat bagian selatan wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis yang semakin memanas, akan diajukan ke Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Hal itu dikatakan Sekjen Duta Sawala Dewan Kasepuhan Masyarakat Adat Sunda, Drs H Eka Santosa seusai menggelar rapat evaluasi tahunan duta sawala dewan kasepuhan masy adat tatar sunda di kediamannya, Pasir Impun, Minggu (10/4).
"Kami tidak akan segan-segan mebawa masalah ini ke presiden. Karena kami melihat masalah penambangan besi yang sudah memanas di tingkat bawah ini ada indikasi keterlibatan banyak pihak atau seperti ada konspirasi termasuk diindikasikan adanya oknum-oknum pemerintahan dan penegak hukum," kata Eka kepada wartawan seusai rapat yang juga dihadiri Jejen Administratur Perhutani KPH Tasikmalaya, dan para korwil Duta Sawala dan Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Jabar.
Sekarang saja, kata Eka, truk-truk pengangkut pasir masih berlalu-lalang, padahal bupati setempat sudah mengeluarkan keputusan penutupan penabangan.
"Ini salah satu alasan kenapa masalah ini harus ditangani oleh pusat dn provinsi," tambahnya.
Dijelaskannya, masalah penambangan pasir di kawasan pantai Jabar selatan itu melingkupi wilayah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan pendistribusian pasir besinya melewati Kota Tasikmalaya dan kawasan Cilacap Jawa Tengah.
"Jadi wajib Gubernur untuk turun tangan, dan masalah ini juga layak ditangani oleh pusat," ujar Eka.
Menurut Eka, Duta Sawala Dewan Kasepuhan Masyarakat Adat Sunda akan terus melakukan upaya politis kepada aparat-aparat berwenang untuk bertindak. Selain itu akan melakukan upaya perlindungan kepada masyarakat yang masih berpendirian ingin menjaga dan melindungi lingkungannya dari kerusakan alam.
"Desakan ke aparat untuk bertindak akan terus dilakukan karena para ketua adat juga selalu berusaha menjaga, melindungi dan melestarikan lingkungannya. Lalu di Duta Sawala juga kebetulan memiliki struktur pengamanan yang dinamakan Tim Jagabaya yang anggotanya dari berbagai paguron. Tim ini akan diturunkan untuk melindungi warga yang peduli lingkungan, karena di masyrakat sudah ada benturan fisik antara yang pro dan kontra," papar Eka.
Administratur Perhutani KPH Tasikmalaya, Jejen menambahkan kondisi masyarakat di kawasan Cipatujah masih resah. Terutama mereka yang belum menjual lahannya kepada perusahaan penambang tanah besi. Namun sekrang ini selain Pemkab Tasikmalaya akan mulai serius menangani permasalahan ini, sebanyak 19 LSM dan 58 ribu LMDH sudah menyatakan dukungan untuk menutup penambagan pasir besi itu.
Sementara Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Jabar Thio Setiowekti mengatakan permasalahan penambangan pasair di Tasikmalaya dan Ciamis ini sudah menjadi masalah serius bahkan proses bisnis sudah termasuk 'black market'. Karena penambangan yang sudah dibukan sejak tahun 2005 itu tidak transparan.
"Lihat saja pasir besi itu tergolong jenis galian B, karena pasir ini nilainya tinggi dan kewenangan izin pun ada di pusat. Lalu pemasukan untuk PAD tidak jelas dan penjualannya pun masih simpang siur. Banyak informasi pasir ini dieskpor tapi masih belum jelas. Jadi ini memang menjadi ajang black market. Tapi di luar itu yang pasti lingkungan pantai yang seharus radius 100 meter harus terjaga, ini menjadi rusak dan masyarakat pun diintimidasi untuk pindah," kata Thio.
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Permasalahan penambangan pasir besi di kawasan pantai Jawa Barat bagian selatan wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis yang semakin memanas, akan diajukan ke Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Hal itu dikatakan Sekjen Duta Sawala Dewan Kasepuhan Masyarakat Adat Sunda, Drs H Eka Santosa seusai menggelar rapat evaluasi tahunan duta sawala dewan kasepuhan masy adat tatar sunda di kediamannya, Pasir Impun, Minggu (10/4).
"Kami tidak akan segan-segan mebawa masalah ini ke presiden. Karena kami melihat masalah penambangan besi yang sudah memanas di tingkat bawah ini ada indikasi keterlibatan banyak pihak atau seperti ada konspirasi termasuk diindikasikan adanya oknum-oknum pemerintahan dan penegak hukum," kata Eka kepada wartawan seusai rapat yang juga dihadiri Jejen Administratur Perhutani KPH Tasikmalaya, dan para korwil Duta Sawala dan Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Jabar.
Sekarang saja, kata Eka, truk-truk pengangkut pasir masih berlalu-lalang, padahal bupati setempat sudah mengeluarkan keputusan penutupan penabangan.
"Ini salah satu alasan kenapa masalah ini harus ditangani oleh pusat dn provinsi," tambahnya.
Dijelaskannya, masalah penambangan pasir di kawasan pantai Jabar selatan itu melingkupi wilayah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan pendistribusian pasir besinya melewati Kota Tasikmalaya dan kawasan Cilacap Jawa Tengah.
"Jadi wajib Gubernur untuk turun tangan, dan masalah ini juga layak ditangani oleh pusat," ujar Eka.
Menurut Eka, Duta Sawala Dewan Kasepuhan Masyarakat Adat Sunda akan terus melakukan upaya politis kepada aparat-aparat berwenang untuk bertindak. Selain itu akan melakukan upaya perlindungan kepada masyarakat yang masih berpendirian ingin menjaga dan melindungi lingkungannya dari kerusakan alam.
"Desakan ke aparat untuk bertindak akan terus dilakukan karena para ketua adat juga selalu berusaha menjaga, melindungi dan melestarikan lingkungannya. Lalu di Duta Sawala juga kebetulan memiliki struktur pengamanan yang dinamakan Tim Jagabaya yang anggotanya dari berbagai paguron. Tim ini akan diturunkan untuk melindungi warga yang peduli lingkungan, karena di masyrakat sudah ada benturan fisik antara yang pro dan kontra," papar Eka.
Administratur Perhutani KPH Tasikmalaya, Jejen menambahkan kondisi masyarakat di kawasan Cipatujah masih resah. Terutama mereka yang belum menjual lahannya kepada perusahaan penambang tanah besi. Namun sekrang ini selain Pemkab Tasikmalaya akan mulai serius menangani permasalahan ini, sebanyak 19 LSM dan 58 ribu LMDH sudah menyatakan dukungan untuk menutup penambagan pasir besi itu.
Sementara Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Jabar Thio Setiowekti mengatakan permasalahan penambangan pasair di Tasikmalaya dan Ciamis ini sudah menjadi masalah serius bahkan proses bisnis sudah termasuk 'black market'. Karena penambangan yang sudah dibukan sejak tahun 2005 itu tidak transparan.
"Lihat saja pasir besi itu tergolong jenis galian B, karena pasir ini nilainya tinggi dan kewenangan izin pun ada di pusat. Lalu pemasukan untuk PAD tidak jelas dan penjualannya pun masih simpang siur. Banyak informasi pasir ini dieskpor tapi masih belum jelas. Jadi ini memang menjadi ajang black market. Tapi di luar itu yang pasti lingkungan pantai yang seharus radius 100 meter harus terjaga, ini menjadi rusak dan masyarakat pun diintimidasi untuk pindah," kata Thio.
Editor: Sonny Budhi Ramdhani | Sumber: Tribun Jabar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar