Presiden Minta Masalah KUR Dipecahkan

Last Updated on Wednesday, 21 April 2010 05:56 Written by deni adam malik Wednesday, 21 April 2010 02:40

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar semua masalah dalam teknis pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa segera dipecahkan. Presiden juga mengakui bahwa masih terdapat masalah dalam pelaksanaan KUR, sehingga ia menilai penting untuk dibahas secara konklusif dalam pokja Rapat Kerja pemerintah pusat dan daerah di Istana Tampaksiring, Gianyar, Selasa (20/4).
"Ada pendapat berbeda satu sama lain, ada yang mengatakan bunganya sudah pas, kalau terlalu rendah nanti banknya rugi, ada masalah perbankan dan sebagainya," kata Presiden di sela-sela peninjauan Raker di tingkat pokja.
Oleh karenanya, kata Presiden, bank harus mengikuti sesi Raker tentang ekonomi karena bank merupakan pelaku utamanya, di antaranya BRI, BNI, dan Bank Mandiri."Tolong dibicarakan, yang jelas ada masalah yang harus dipecahkan, yang jelas ada tujuan yang bagus," kata Presiden.
Menurut Presiden, KUR bermanfaat dalam menghilangkan kemiskinan dan mengembangan usaha mikro dan kecil berskema kredit dengan jaminan ditangung pemerintah."Harus konklusif pembahasannya," kata Presiden.
Pembahasan isu tentang KUR ini, menurut Presiden, memang lebih baik dilakukan di kelompok kecil dibandingkan dalam bentuk konferensi dan rapat profesional. Presiden berharap pemerintah bisa terus menyempurnakan program dan kebijakan yang bertujuan menyejahterakan rakyat tersebut.
Keluhan
Sebelumnya, keluhan ihwal kerumitan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mencuat dari daerah. Hal itu berdasarkan pengakuan para gubernur dalam Rapat Kerja di Istana Tampaksiring, Gianyar, Senin (19/4).
Dalam raker itu, terdapat sesi pembahasan evaluasi dan peningkatan program-program prorakyat. "Masih dirasakan oleh sebagian masyarakat, yaitu prosedur atau mekanisme KUR atau PNPM masih rumit," kata Mendiknas, M Nuh, usai Raker.
Nuh menjadi juru bicara Pokja dalam Raker yang membahas program prorakyat. Nuh mengakui, di kelompok-kelompok perkotaan tergolong sudah terbiasa dengan prosedur pengajuan KUR dan PNPM. Sehingga, pemerintah akan mencari upaya untuk mengatasi hal itu.
Oleh sebab itu, kata Nuh, perlu ada solusi agar pengajuan KUR dan PNPM Mandiri bisa disederhanakan dan masyarakat tidak lagi merasa rumit. "Rapat hari  Senin, (19/4) dan Selasa, (20/4) merumuskan bagaimana caranya agar prosedur bisa disederhanakan," ungkap Nuh.
Meski disederhanakan, Nuh menjamin pemerintah tetap mengutamakan penyaluran dana KUR dan PNPM harus tetap bisa dipertanggungjawabkan dari sisi administrasi. Nuh mengakui, KUR dan PNPM juga lebih banyak terjadi di Pulau Jawa, baik nominalnya maupun dari debitur.
google