RATAS KELISTRIKAN : Menko Perekonomian Hatta Rajasa (3 kiri) bersama (dari kanan) Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Menneg BUMN Mustafa Abubakar, Mensesneg Sudi Silalahi, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Dirut PLN Fachmi Mochtar memberikan keterangan pers seusai mengikuti rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/11). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat terbatas yang membahas soal masalah pasokan dan distribusi listrik di Indonesia khususnya DKI Jakarta dan sekitarnya. ( FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/nz/09. )
Jakarta ( Berita ) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui keterbatasan kemampuan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengatasi masalah kekurangan listrik di Indonesia.
Mengawali rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa [17/11] , Presiden mengatakan, untuk itu perlu diberikan peluang kepada pihak lain agar dapat bergerak di bidang kelistrikan melalui regulasi dan kebijakan yang tepat.
“Dalam hal ini tentu ada kemampuan PLN, dan ada batas kemampuan PLN. Kalau tidak mampu dilakukan PLN lantas semua ingin dilakukan PLN sendiri, itu keliru. Berikan peluang pada yang lain dengan regulasi dan kebijakan yang tepat,” tutur Presiden.
Kepada PLN, Presiden meminta agar dilakukan perbaikan manajemen, baik dari masalah keuangan maupun distribusi sehingga rakyat tidak lagi dikorbankan oleh pemadaman listrik akibat pengelolaan PLN yang tidak tepat.
“Saya juga ingin bisnis PLN adalah bisnis besar yang melibatkan triliunan rupiah, harus menunjukkan ‘governance’ yang baik, tidak boleh ada yang aneh-aneh. Kalau aneh-aneh yang korban rakyat,” ujarnya.
Presiden mengumpulkan Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri ESDM Darwin Saleh, Meneg BUMN Mustafa Abubakar, Dirut PLN Fachmi Mochtar, dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk membahas masalah kekurangan listrik.
Presiden meminta agar dirumuskan langkah cepat dan tepat untuk menuntaskan masalah listrik.
Masalah listrik, menurut kepala negara, termasuk dalam prioritas utama pemerintahan lima tahun mendatang sehingga semua masalah perencanaan, koordinasi, dan sinergi antara PLN dan pihak lain yang menyangkut pembiayaan dapat diselesaikan.
“Saya masih melihat banyak hal yang tidak pas menyangkut sinergi, sinkronisasi, dan koordinasi. Saya sering mendengar respon yang kurang cepat dari keinginan berbagai daerah, sementara saya juga melihat beberapa daerah juga kurang cekatan di dalam melakukan langkah-langkah yang serius untuk mengatasi listrik ini,” tuturnya.
Presiden meminta agar dilakukan perhitungan untuk mengetahui berapa kekurangan listrik di semua daerah serta berapa lagi listrik yang dibutuhkan selama lima tahun ke depan dengan target pertumbuhan ekonomi tujuh persen.
Setelah menggelar rapat, Presiden memerintahkan Menko Perekonomian untuk menyampaikan kepada seluruh gubernur agar tercipta sinergi antara PLN dan kebijakan daerah dalam menangani masalah listrik.
“Saya ingin setelah pertemuan ini ada langkah-langkah yang sungguh-sungguh dengan terobosan-terobosan, jangan seperti biasanya,” demikian Presiden.
Bahas Pemadaman Listrik
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat untuk membahas masalah kekurangan listrik.
Rapat dimulai pada pukul 11.00 WIB itu antara lain dihadiri oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Meneg BUMN Mustafa Abubakar, Menteri ESDM Darwin Saleh, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Fahmi Mochtar, serta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Sebelum rapat, Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan Presiden ingin mendengarkan penjelasan dari para menteri terkait dan juga dari PLN tentang masalah pemadaman listrik yang sudah menimbulkan keluhan dari pihak industri dan warga. Menurut Hatta, pemerintah mengupayakan solusi menyeluruh untuk menuntaskan masalah listrik yang meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang.
Dengan pertumbuhan listrik di Indonesia hanya enam sampai delapan persen per tahun atau dua ribu sampai tiga ribu Mega Watt per tahun, Hatta mengatakan, tidak mungkin beban masalah kekurangan listrik dilimpahkan hanya kepada PLN. “Oleh karena itu, kita harus meng”encourage”(mendorong, red) IPP(initial power purchase atau kontrak penjualan listrik , red) untuk bisa masuk ke sektor kelistrikan kita. Namun 50 IPP yang kita berikan hanya 20 persen saja yang bisa, itu pun mengalami persoalan-persoalan di dalam keuangannya,” ujarnya.
Keluhan UMKM
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui masalah pemadaman listrik di wilayah Jakarta yang terjadi lebih sering telah memunculkan keluhan dari usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki genset.
“Kita sudah minta kepada PLN untuk dipercepat agar masalahnya cepat selesai. Sekarang ada berapa banyak pengusaha kecil dan menengah, terutama yang tidak punya genset terpaksa menghentikan usahanya karena listrik padam,” ujarnya.
Selain itu, Fauzi mengatakan, masalah pemadaman listrik juga menimbulkan kekacauan pada lalu lintas Jakarta karena lampu pengatur lalu lintas yang padam mengakibatkan kemacetan parah di hampir setiap perempatan.
“Jadi mulai hari ini setiap titik rawan atau persimpangan, ada kelompok khusus yang menanganinya, Polda dan aparat khusus. Tentu ada dampaknya dari pemadaman yang lebih sering terjadi dari biasanya, kemacetan di mana-mana karena begitu mati listrik kemacetan di perempatan jadi mengunci,” katanya.
PLN telah memberikan jaminan paling lambat pada 19 Desember 2009 masalah pemadaman listrik di Jakarta akibat kerusakan gardu Cawang dapat teratasi. ( ant )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar